Pemkot Yogyakarta Luncurkan Program Kesehatan Melayani Seluruh Siklus Hidup


YOGYAKARTA, DIY || wartajawatengah.com_ Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya membeberkan berbagai inovasinya terutama dalam bidang kesehatan kepada seluruh mahasiswa baru S2 Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.


Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Emma Rahmi Aryani saat menjadi pemateri mewakili Wali Kota Yogya dalam kulliah pendahuluan Magister Kesehatan Masyarakat FK UII, Senin (5/4/2025).


Dalam paparannya Emma menjelaskan bahwa Dinkes Kota Yogya memiliki empat program percepatan atau quick wins yakni yakni cek kesehatan gratis, satu kampung satu bidan atau tenaga kesehatan, jaminan kesehatan, dan Posyandu Paripurna bidang kesehatan yang terintegrasi layanan primer.


Untuk program cek kesehatan gratis dapat diakes oleh seluruh masyarakat Kota Yogya dan diprioritaskan untuk para kelompok lanjut usia (lansia) lantaran jumlah lansia di Kota Yogya cuku banyak yakni 35.361 jiwa.


Selain itu, lanjutnya, para lansia memiliki potensi risiko penyakit hipertensi dan diabetes melitus yang tinggi.


"Khusus pereriksaan kesehatan gratis untuk lansia, kami menargetkan 35.361 jiwa ini dapat selesai pada 24 Mei 2025 mendatang," ujarnya.


Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Emma Rahmi Aryani saat menjadi pemateri dalam kulliah pendahuluan Magister Kesehatan Masyarakat FK UII, Senin (5/4/2025).

Sementara terkait program satu kampung satu bidan atau tenega kesehatan (nakes), Emma mengatakan jika pihaknya telah menempatkan 169 bidan ataupun nakes untuk mengampu seluruh kampung di Kota Yogya. 


"Bidan atau nakes ini kami ambil dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pemkot Yogya seperti RS Jogja dan RS Pratama," ungkapnya.



Dalam program ini, para bidan atau nakes wajib mengetahui tentang situasi kesehatan di kampung yang mereka ampu.


"Mereka harus punya data terkait kesehatan lingkungan, keanggotaan BPJS, masyarakat miskin, jumlah lansia, jumlah ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, jumlah stunting, dan indikator-indikator lainya di wilayah yang mereka ampu," ujarnya.


Program selanjutnya adalah jaminan kesehatan. Program ini memastikan warga tanpa BPJS tetap mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP Kota Yogya, dengan fasilitas setara kelas 3.


"Cukup dengan membawa KTP yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga Kota Yogya, masyarakat sudah berhak memperoleh layanan kesehatan di Puskemas atau rumah sakit kelas tiga," ungkapnya.


Yang terkahir adalah Posyandu Paripurna bidang kesehatan yang terintegrasi layanan primer. Di Kota Yogya sendiri, tambahnya memiliki 352 posyandu intergrasi layanan primer (ILP).


Selain itu Posyandu ILP ini wajib memiliki layanan untuk seluruh siklus hidup seperti layanan untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, remaja, usia dewasa, dan lansia.


"Didalam Posyandu ILP ini juga wajib memiliki minimal 5 orang kader terlatih yang memiliki keterampilan dasar kader," ujarnya.


Salah satu dosen FK UII, Sunarto mengatakan jika kuliah pendahuluan ini diikuti oleh 16 mahasiswa baru. Dari paparan tersebut ia berharap para peserta mendapatkan ilmu baru.


"Dengan berbagai program inovasi dari Dinkes Kota Yogya ini kami harap dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa kami," ujarnya.







(Redaksi)