PATI, JATENG || wartajawatengah.com – Suhu politik Pati memuncak, Rabu (13/8/2025), ketika ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi halaman Kantor Bupati dan Gedung DPRD, menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatannya.
Gelombang protes pecah setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, meski telah dibatalkan, dianggap telah melukai kepercayaan rakyat.
“Batal atau tidak batal, luka ini sudah terlalu dalam,” teriak salah satu orator di tengah massa.
Ketegangan memuncak saat lemparan botol dan benda tumpul menghujani barisan polisi. Aparat merespons dengan tembakan gas air mata dan semprotan meriam air. Bentrokan tak terelakkan, dan sekitar pukul 10.45 WIB, massa berhasil merangsek masuk ke gedung dewan, merusak fasilitas, dan menebar kekacauan.
Pukul 12.16 WIB, Bupati Sudewo akhirnya muncul. Berdiri di atas kendaraan taktis, ia menyampaikan permintaan maaf dan janji perbaikan. Namun, sambutan massa justru berupa lemparan botol dan sandal, memaksanya mundur kembali ke kantor di bawah perlindungan ajudan dan tameng polisi.
Di ruang politik, DPRD Pati dari berbagai fraksi—Demokrat, Gerindra, PKB—sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan. Ketua DPRD, Ali Badrudi, menyebut langkah itu sebagai “jalan konstitusional demi menjaga marwah pemerintahan.”
Kini, Pati berada di persimpangan, di satu sisi, bara kemarahan publik belum padam; di sisi lain, bupati bertahan dengan bendera konstitusi di tangannya. Meski desakan menggunung, Sudewo menegaskan sikapnya.
“Saya dipilih rakyat secara konstitusional. Tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan. Semua ada mekanismenya,” tegasnya, menandai bahwa ia, tidak akan menyerah pada tekanan jalanan.
(Red/Giyarto)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin