GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com_ Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan blended finance, untuk perhutanan nasional, yang berlangsung di RPH Candi Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Selasa (06/05/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris dalam mendukung pencapaian target Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.
Kerja sama ini, merupakan bagian dari proyek Sustainable Landscape Investment Partnership in Indonesia atau Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), yang didanai oleh United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) sebesar USD 7,27 juta.
Proyek ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Global Green Growth Institute (GGGI).
Kehadiran Wakil Bupati Joko Parwoto menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung program perhutanan sosial berbasis masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia turut meninjau langsung lokasi-lokasi perhutanan sosial yang selama ini dikelola oleh masyarakat di wilayah Gunungkidul.
“Gunungkidul memiliki potensi besar dalam pengembangan hutan rakyat dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kami mendukung penuh inisiatif nasional ini demi keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi warga,” ujar Joko.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa inisiatif ini tidak hanya mendorong kelestarian hutan, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kemitraan ini memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan bisnis berbasis hutan serta penguatan kelembagaan KUPS,” katanya.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan pentingnya pengembangan skema blended finance, seperti Fasilitas Dana Bergulir (FDB), untuk mendukung pembiayaan sektor kehutanan secara inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan pentingnya perhutanan sosial dalam mencapai keadilan iklim.
“Kami bangga mendukung Indonesia dalam melindungi hutannya dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau,” ujarnya.
Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Gunungkidul, menjadi salah satu dari tujuh provinsi prioritas penerima manfaat proyek KIBAR. Wilayah ini akan mengembangkan model Wana Tematik, yang mencakup Wana Boga, Wana Husada, Wana Kriya, dan Wana Wisata, untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam sambutan yang mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan bahwa keberhasilan perhutanan sosial harus didukung oleh ekosistem pendukung yang kuat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional.
“Pertemuan hari ini harus menjadi pijakan awal perubahan konkret, bukan sekadar simbolik,” tegas Paku Alam X.
Kegiatan ini juga memberi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk melihat langsung praktik agroforestri dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Gunungkidul, yang dinilai sebagai salah satu model keberhasilan perhutanan sosial di Indonesia.
(Red/Pupung)
Social Plugin