GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Dugaan komersialisasi bantuan air bersih menjadi sorotan warga di wilayah RT 04/RW 02, Padukuhan Gebang, Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (14/11/2026).
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, mekanisme pengelolaan, serta pertanggungjawaban distribusi bantuan air bersih yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, bantuan air bersih yang berasal dari sejumlah pihak disebut-sebut ditampung dalam bak penampungan sebelum dialirkan kepada warga.
Namun, muncul dugaan bahwa air yang berasal dari bantuan tersebut kemudian didistribusikan dengan sistem pembayaran sebesar Rp2.000 per meter kubik.
Salah seorang warga sekaligus anggota dalam pengelolaan air bersih berinisial TM (43), saat ditemui awak media, mengaku mengetahui adanya bantuan air bersih tersebut. Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul seluruh bantuan yang diterima.
"Yang jelas, ada banyak bantuan yang ditampung di bak penampungan dan kemudian dikomersialkan," demikian keterangan yang disampaikan TM kepada awak media.
Keterangan serupa disampaikan warga lainnya berinisial SG (45). Ia menuturkan bahwa air yang ditampung tersebut dialirkan kepada masyarakat dengan tarif Rp2.000 per meter kubik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengajuan proposal bantuan air bersih diketahui melibatkan sejumlah pihak, di antaranya BPBD, Sedekah Tirta, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sejumlah donatur.
Bantuan air bersih tersebut selanjutnya ditempatkan di bak penampungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama ketika debit air dari sumber sumur bor mengalami penurunan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan warga.
Di tengah kondisi tersebut, muncul persoalan mendasar yang perlu dijelaskan secara terbuka: apakah pungutan Rp2.000 per meter kubik merupakan biaya operasional pengelolaan dan distribusi, atau terdapat mekanisme lain yang telah disepakati bersama warga?
Pasalnya, bantuan yang bersumber dari pemerintah, lembaga sosial, maupun donatur perlu dikelola secara transparan.
Masyarakat berhak mengetahui asal-usul bantuan, peruntukan, mekanisme distribusi, hingga dasar penetapan tarif apabila memang terdapat biaya yang harus dibebankan kepada penerima manfaat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, pengelolaan air bersih tersebut berada di bawah kelompok Tirto Mulyo, dengan susunan pengelola yang disebut melibatkan Ketua I Sumanto (RT 04) dan Ketua II Sukiman (RT 03).
Sementara itu, Dukuh Gebang, Agus Bayu Setyabudi, saat dimintai keterangan tidak menampik adanya persoalan sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat.
Namun, ia menyatakan tidak mengetahui secara pasti asal bantuan air bersih tersebut dan mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan terkait pengelolaannya.
"Saya tidak mengetahui dari mana asal bantuan dan tidak diberitahu. Saya hanya mendengar informasi tersebut dari masyarakat. Jadi, tanpa sepengetahuan saya," ungkapnya.
Pernyataan tersebut semakin menegaskan perlunya penjelasan menyeluruh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan bantuan air bersih di wilayah tersebut.
TRANSPARANSI JANGAN DIABAIKAN, HAK MASYARAKAT HARUS DIUTAMAKAN
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai adanya tarif air sebesar Rp2.000 per meter kubik. Hal yang lebih penting adalah kejelasan status bantuan, sumber pendanaan, kesepakatan warga, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh dari distribusi air.
Jika pungutan tersebut merupakan biaya operasional, pengelola wajib menjelaskan dasar penetapan tarif dan penggunaannya kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara peruntukan bantuan dengan praktik pengelolaannya, hal tersebut patut menjadi perhatian pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
Kelompok pengelola Tirto Mulyo diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Jangan sampai bantuan yang semestinya menjadi solusi atas kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih justru menyisakan tanda tanya mengenai transparansi dan pertanggungjawabannya.
.png)
Social Plugin