GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Kasus sengketa tanah milik Mbah Sadikem, warga Padukuhan Nglaran, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, kian memanas dan menuai sorotan tajam publik, Rabu (07/01/2026).
Polemik ini mencuat ke ruang publik setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan upaya konfirmasi dari Rahmat Subandi, kuasa hukum Mbah Sadikem, ke Kantor Kalurahan Ngalang. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan administratif terkait sengketa tanah tersebut, Rahmat justru mendapat respons bernada arogan dari Lurah Ngalang, Suharyanta.
Dalam rekaman video itu, Suharyanta terdengar melontarkan ucapan bernada merendahkan dengan menyebut status pribadi Rahmat sebagai residivis, serta menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Bahkan, lurah tersebut juga melarang perangkat kalurahan lain untuk memberikan penjelasan kepada awak media maupun kuasa hukum.
“Ora sudi, ora rep jawab, koe ki lak residivis to mas, ono masalah opo aku karo koe,” ujar Suharyanta dalam video tersebut.
Ia juga terdengar melarang bawahannya berbicara dengan mengatakan, “Aku pimpinanmu, ora sah njawab, lungo koe.”
Sikap tersebut memicu kecaman luas dari masyarakat dan warganet. Banyak pihak menilai tindakan oknum lurah itu mencerminkan arogansi kekuasaan serta bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Jogoboyo Kalurahan Ngalang, Ragita, saat dimintai keterangan mengaku tidak mengetahui detail sengketa tanah dimaksud. Ia beralasan bahwa pada saat persoalan tersebut bergulir, dirinya belum menjabat sebagai Jogoboyo dan masih berstatus staf kalurahan.
Menanggapi sikap pemerintah kalurahan, Rahmat Subandi menduga kuat adanya praktik tidak sehat di balik sengketa tanah yang dialami kliennya.
“Melihat respons seperti ini, patut diduga ada kongkalikong dalam perkara sengketa tanah Mbah Sadikem. Pemerintah kalurahan seharusnya membuka data dan menjelaskan secara terang, bukan justru menyerang secara personal,” tegas Rahmat.
Ia menambahkan, pernyataan dan sikap lurah yang terekam kamera tersebut mencerminkan minimnya rasa takut terhadap hukum, bahkan ketika disebutkan bahwa persoalan ini berpotensi dibawa ke ranah kejaksaan.
Gelombang kritik pun menguat. Publik mempertanyakan ada tidaknya aktor kuat di balik kasus ini, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan klarifikasi dan penelusuran secara menyeluruh.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak warga kecil, serta memastikan aparatur pemerintah bersikap profesional, beretika, dan taat hukum.
(Red/S.pr)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin