GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kembali memanas. Puluhan pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) bersama sejumlah kader Partai Golkar menggelar aksi damai di Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026) siang.
Aksi yang diikuti perwakilan 14 PK se-Kabupaten Gunungkidul tersebut merupakan bentuk protes terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul periode 2026–2031.
Dalam aksi tersebut, para kader menyampaikan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan. Mereka mempersoalkan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, khususnya terkait mekanisme organisasi, pemberhentian pengurus PK, serta dugaan pengabaian hak suara pengurus di tingkat kapanewon.
Perwakilan PK Golkar, Supriyono, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk keberatan kader terhadap hasil Musda XI yang dinilai masih menyisakan persoalan mendasar dalam proses pelaksanaannya.
"Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi ketua. Yang lebih penting adalah bagaimana proses demokrasi di internal partai berjalan sesuai AD/ART dan tidak menghilangkan hak suara pengurus PK," demikian inti keberatan yang disampaikan Supriyono.
Dalam pernyataan sikapnya, para kader menyampaikan beberapa tuntutan utama. Di antaranya menggugat keabsahan hasil Musda XI, menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang dinilai dilakukan secara sepihak, serta meminta agar mekanisme demokrasi internal partai dijalankan secara jujur, terbuka, dan sesuai ketentuan organisasi.
Mereka juga meminta pimpinan Partai Golkar di tingkat yang lebih tinggi turun tangan untuk menyelesaikan polemik tersebut. Para kader menegaskan pentingnya menjaga persatuan melalui semangat Salam Satu Golkar, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban setiap kader.
Bagi para pengurus PK, soliditas partai tidak cukup hanya dibangun melalui slogan persatuan. Lebih dari itu, persatuan harus diwujudkan melalui penegakan aturan organisasi, penghormatan terhadap hak kader, dan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
Aksi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa penetapan kepemimpinan baru DPD Partai Golkar Gunungkidul belum sepenuhnya mengakhiri persoalan internal.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pimpinan partai dalam merespons tuntutan para kader. Penyelesaian yang transparan dan berlandaskan AD/ART menjadi penting agar polemik tidak semakin melebar dan soliditas Partai Golkar Gunungkidul tetap terjaga.
(Red)
.png)
%20(8).jpeg)
.jpeg)
Social Plugin