Memuat postingan...

Perhutani KPH Surakarta Gandeng Kejari Wonogiri, Perkuat Pengamanan Aset Negara di Kawasan Hutan

WONOGIRI, JATENG || wartajawatengah.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta resmi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri guna memperkuat perlindungan aset negara serta penanganan persoalan hukum di wilayah kerjanya.


​Langkah strategis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Kejari Wonogiri, Rabu (18/11/2026). Kerja sama ini dijadwalkan berlaku selama tiga tahun ke depan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.


​Administratur Perhutani KPH Surakarta, Agus Supriyanto Ganasari, menjelaskan bahwa sinergi ini sangat krusial untuk mengamankan aset-aset negara yang berada di bawah pengelolaan perusahaan.


​"Aset tersebut meliputi sumber daya hutan serta aset perusahaan lainnya seperti tanah, jalan, dan bangunan," ujar Agus usai penandatanganan kerja sama.


​Menurut Agus, pendampingan hukum dari kejaksaan amat dibutuhkan guna mengantisipasi hingga menangani berbagai potensi ancaman terhadap aset negara. 


Sejumlah fokus penanganan di antaranya meliputi:


• ​Pensertifikatan Tanah Negara: Upaya legalisasi aset tanah di kawasan hutan Wonogiri yang statusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) berdasarkan putusan pengadilan.


• ​Penyelesaian Perkara: Penanganan barang bukti kasus getah pinus seberat kurang lebih 1.950 kilogram yang kini telah dikembalikan kepada negara setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.


​Dukungan Penuh Melalui Jalur Datun


​Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Wonogiri, Hery Somantri, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh melalui kewenangan di bidang Datun. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:


• ​Bantuan Hukum: Jalur litigasi maupun nonlitigasi.


• ​Pertimbangan Hukum: Pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan audit hukum (legal audit).


• ​Pendampingan Hukum: (legal assistance) serta fasilitasi penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi.


• ​Representasi Instansi: Mewakili Perhutani di persidangan apabila menghadapi gugatan hukum.


​Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berharap tata kelola perusahaan semakin kuat, potensi sengketa dapat dicegah sejak dini, dan perlindungan terhadap kekayaan serta sumber daya alam milik negara di Kabupaten Wonogiri semakin optimal.



(Red/Giyarto)