WONOGIRI, JATENG || wartajawatengah.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tameng negara dalam melindungi gizi dan kesehatan anak justru berubah menjadi ancaman serius. Sebanyak 380 anak di Kecamatan Jatisrono dan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal setelah mengonsumsi menu MBG yang terbukti terkontaminasi bakteri berbahaya.
Hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri mengungkap fakta mencengangkan: menu mi ayam yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatisari positif mengandung bakteri E-coli dan Salmonella. Temuan ini memperlihatkan kegagalan fatal dalam standar higiene dan sanitasi dapur penyedia makanan program pemerintah.
Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizkyarno, mengakui hasil penyelidikan epidemiologi (PE) menunjukkan gejala yang dialami anak-anak berupa mual, pusing, demam hingga diare.
“Total ada 380 anak terdampak. Penyebabnya mengarah pada mi dan ayam karena ditemukan bakteri E-coli dan Salmonella,” ujar Imron, Senin (19/1/2026).
Lebih ironis, inspeksi Dinkes mendapati sederet pelanggaran serius di dapur SPPG Jatisari. Mulai dari penempatan sumber air bersih yang berdekatan dengan saluran pembuangan, tata kelola alas kaki yang tidak terpisah antara area luar dan dapur, hingga fakta bahwa SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum memiliki IPAL.
“Ini jelas kurang higienis dan tidak layak,” tegas Imron.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana dapur tanpa sertifikasi, tanpa IPAL, dan dengan sanitasi buruk bisa dipercaya menyuplai makanan bagi ratusan anak? Di mana fungsi pengawasan sebelum program dijalankan?
Kasus serupa juga terjadi di SPPG Ngadirojo Kidul, di mana hasil uji laboratorium menunjukkan kontaminasi Salmonella dan E-coli pada buah dan lalapan yang dibagikan kepada siswa. Meski menu berbeda, akar masalahnya sama: kelalaian dalam higiene pangan.
Sementara isu susu kedaluwarsa sempat mencuat ke publik, Pemkab Wonogiri memastikan hasil uji laboratorium menyatakan susu aman. Namun kepastian tersebut tak serta-merta menutup luka publik akibat buruknya pengelolaan menu utama MBG.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan SPPG dan mitra MBG. Namun, ia juga mengakui keterbatasan kewenangan daerah.
“Reward dan punishment ada di ranah BGN. Pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan,” kata Setyo.
Pernyataan tersebut justru memperlihatkan kaburnya garis tanggung jawab dalam program strategis nasional ini. Ketika anak-anak menjadi korban, pemerintah daerah merasa tak punya kuasa, sementara sanksi masih sebatas wacana.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi gizi nasional kini tercoreng oleh kelalaian, lemahnya pengawasan, dan standar dapur yang jauh dari kata layak. Publik berhak menuntut lebih dari sekadar rapat koordinasi—nyawa dan kesehatan anak tidak boleh dipertaruhkan oleh dapur yang tak memenuhi syarat.
(Red/giyarto)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin