WONOGIRI, JATENG || wartajawatengah.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi upaya meningkatkan gizi dan kesejahteraan pelajar justru menuai polemik di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Sejumlah sekolah dikabarkan menolak kiriman MBG pada Jumat (13/3/2026) karena pendistribusian dilakukan di luar jam sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kiriman MBG baru tiba sekitar pukul 11.00 WIB hingga siang hari, saat sebagian besar siswa telah pulang dan aktivitas belajar mengajar telah berakhir. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah tidak memiliki pilihan selain menolak distribusi makanan tersebut.
Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keterlambatan distribusi diduga dipicu lambannya informasi terkait menu bundling dari Badan Gizi Nasional (BGN), terlebih menjelang libur pada hari Senin.
“SPPG terlambat pengiriman. Katanya karena informasi menu bundling dari BGN terlambat, sementara menunya banyak sehingga SPPG kesulitan mempersiapkan,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).
Akibatnya, makanan yang seharusnya diterima siswa saat jam belajar justru datang setelah sekolah sepi. Pada pukul 11.00 WIB, mayoritas siswa telah pulang, bahkan sebagian guru juga telah menyelesaikan aktivitas kerja hari itu.
“Ditolak karena jam 11.00 WIB siswa sudah pulang. Guru juga banyak yang sudah selesai. Kiriman belum datang, akhirnya sekolah menolak karena sudah di luar jam sekolah,” jelasnya.
Hingga siang hari, sejumlah sekolah di wilayah tersebut juga dilaporkan belum menerima distribusi MBG sama sekali. Sebagian sekolah memilih menunggu kiriman, sementara lainnya memutuskan pulang karena waktu belajar telah berakhir.
“Ada juga yang akhirnya sepakat makanan hari ini diterima besok,” tambahnya.
Peristiwa ini memunculkan kritik tajam terhadap manajemen distribusi program MBG yang dinilai belum siap dijalankan secara sistematis di lapangan. Program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah justru terancam kehilangan makna jika persoalan teknis seperti koordinasi dan ketepatan waktu distribusi tidak segera dibenahi.
Jika kondisi ini terus berulang, bukan hanya makanan yang terbuang sia-sia, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang seharusnya berpihak pada kebutuhan siswa.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan terkait penolakan tersebut, Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Wonogiri, Pandri Prabowo, hingga Jumat siang belum memberikan respons.
(Red/giyarto)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin