WONOGIRI, JATENG || wartajawatengah.com – Masyarakat Kabupaten Wonogiri dihebohkan dengan beredarnya kabar mengenai dugaan tindak asusila yang diduga melibatkan seorang pemilik pondok pesantren (ponpes) yang juga disebut berprofesi sebagai penegak hukum, berinisial E.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi melalui panggilan video (video call) bermuatan asusila. Korban diduga dijanjikan bantuan untuk dapat masuk ke salah satu sekolah ikatan dinas. Namun, hingga kini informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh aparat kepolisian.
Di lingkungan sekitar pondok pesantren, kabar tersebut telah beredar di tengah masyarakat. Sebagian warga mengaku telah mendengar informasi tersebut, sementara sebagian lainnya mengaku belum mengetahui adanya dugaan kasus tersebut.
Sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa pada Sabtu (18/7/2026) pagi, terduga telah diamankan oleh petugas. Namun, informasi itu masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
"Informasinya memang seperti itu. Tadi saya mendengar kabarnya, namun kami juga masih menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian," ujar salah seorang sumber.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Wonogiri, Iptu Agung Sedewo, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dimaksud.
"Kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman dengan memeriksa beberapa saksi. Perkembangan kasus akan kami sampaikan setelah proses penyelidikan berjalan," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penetapan tersangka maupun keterangan resmi mengenai kronologi lengkap perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi yang beredar masih menunggu hasil penyelidikan dan penyampaian resmi dari aparat penegak hukum.
Kasus yang menyeret nama seorang tokoh masyarakat maupun pengelola lembaga pendidikan harus ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Namun demikian, masyarakat juga perlu menahan diri agar tidak terburu-buru menghakimi seseorang sebelum ada kepastian hukum.
Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang telah terverifikasi, bukan sekadar mengikuti isu yang berkembang di masyarakat. Pemberitaan yang terlalu dini tanpa didukung hasil penyelidikan berpotensi menimbulkan fitnah, merugikan berbagai pihak, dan mencederai asas praduga tak bersalah.
Untuk pemberitaan selanjutnya, akan lebih baik menunggu hasil investigasi dan penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada publik akan lebih akurat, berimbang, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum maupun terhadap kerja jurnalistik yang profesional.
(Red/giyarto)
.png)
Social Plugin