Infrastruktur Perbatasan Bohol-Nglindur Terlantar, Pemerintah Diminta Segera Realisasikan Pembangunan

GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com — Kondisi akses jalan penghubung tapal batas Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop dan Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, kian memprihatinkan. Ruas jalan sepanjang 2,8 kilometer itu rusak berat dan sulit dilalui, padahal menjadi jalur vital penopang roda perekonomian serta distribusi hasil pertanian warga, Rabu (11/2/2026).


Kerusakan yang telah berlangsung lama memantik kekecewaan masyarakat. Warga menilai perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih jauh dari harapan. Padahal, ruas Nglindur–Bohol telah tercatat sebagai jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018.


Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bohol, Yudi Wibowo, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya hanya meneruskan kepemimpinan sebelumnya dan belum mengetahui perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan jalan tersebut.


“Ogih Mas, waktu dulu pas Pak (J) masih menjabat dewan, itu ada ruas Nglindur–Bohol akan dibangun dari Nglindur, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.


Pernyataan itu menguatkan kesan bahwa rencana pembangunan yang pernah digulirkan belum juga terealisasi. Hasil investigasi di lokasi menunjukkan kondisi jalan berlubang dan rawan longsor. Bahkan ditemukan longsoran berupa lubang besar di ladang milik warga di wilayah Alas Brondong, Kalurahan Bohol, yang semakin memperparah akses.



Sementara itu, Lurah Nglindur, Muhammad Hanan Amshori, S.IP, menjelaskan bahwa sebagian kecil ruas jalan telah masuk realisasi tahun 2026 melalui dana Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dengan volume pengerjaan 150 meter.


“Realisasi usulan jalan aspal ruas Nglindur–Bohol, volume 150 meter dari dana PIWK direalisasikan tahun 2026. Untuk ruas sepanjang 2,8 kilometer sudah diusulkan tahun 2024 melalui forum Musrenbang Kapanewon,” jelasnya.


Namun, realisasi sepanjang 150 meter dari total kebutuhan 2,8 kilometer dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi licin dan membahayakan, menyulitkan petani mengangkut hasil panen serta menghambat mobilitas warga.


Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul segera mengambil langkah konkret dan terukur, bukan sekadar wacana dalam forum perencanaan. Mengingat fungsi strategisnya sebagai penghubung dua kalurahan sekaligus jalur utama aktivitas ekonomi, keterlambatan penanganan dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan warga.


Kini publik menanti komitmen nyata Pemkab Gunungkidul untuk segera menuntaskan pembangunan ruas Nglindur–Bohol secara menyeluruh, agar jalan perbatasan tidak lagi menjadi simbol lambannya pemerataan pembangunan di wilayah selatan.





(Red/pupung)