Wabup Gunungkidul Tekankan Peran Media Kawal Demokrasi dan Program Asta Cita

GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, S.E., M.M., menegaskan posisi strategis media massa sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Menurut Joko, di tengah percepatan transformasi digital, industri media menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan antarplatform, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, hingga tuntutan kecepatan dan akurasi menjadi ujian serius bagi keberlangsungan media yang profesional dan berintegritas.

Ia menekankan, bahwa kebebasan pers merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, objektivitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik.

“Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan program-program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo, dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat,” ujar Joko Parwoto kepada awak media, Minggu (01/02/2026).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa media memiliki posisi sejajar dengan pemerintah dan parlemen dalam sistem demokrasi. Dalam perannya tersebut, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik, penyambung aspirasi rakyat, serta sarana edukasi bagi masyarakat.

“Media harus berani mengingatkan dan mengkritisi pemerintah secara konstruktif. Itu bagian dari tanggung jawab pers untuk menjaga akuntabilitas dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Joko juga menilai media berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara rakyat dan penguasa, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari suara dan kebutuhan masyarakat.

Dengan menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi, media diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan iklim demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(Red/pupung)