GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com — Dinamika pembahasan anggaran kembali mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Gunungkidul bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di tengah tuntutan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir), DPRD dihadapkan pada realitas keterbatasan fiskal yang tak bisa diabaikan.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menegaskan bahwa proses pembahasan anggaran harus berjalan hati-hati dengan menyeimbangkan kepentingan program dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain tekanan hukum, kondisi keuangan daerah menjadi tantangan nyata, dengan defisit anggaran yang masih berada di kisaran Rp 4 miliar.
“Setiap penambahan belanja harus dipertimbangkan secara matang, karena berpotensi memperbesar tekanan fiskal,” ujarnya.
Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut-sebut menjadi peluang untuk memperluas ruang fiskal. Namun, hal ini juga memunculkan perdebatan, apakah kenaikan tersebut cukup signifikan untuk menutup defisit sekaligus membiayai program prioritas lainnya.
Pembahasan lanjutan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan dalam waktu dekat. Sinkronisasi antara pokir DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun munculnya kepentingan yang tidak sejalan dengan kebutuhan publik.
Dalam konteks ini, Endang menekankan bahwa pokir harus diposisikan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar alat politik untuk mengamankan suara di daerah pemilihan.
“Tidak boleh ada ‘penumpang gelap’ dalam APBD. Semua harus terukur, jelas output dan outcome-nya,” tegasnya.
Upaya rasionalisasi juga terlihat dari penyusutan nilai usulan pokir, yakni sekitar Rp 300 juta untuk pimpinan DPRD dan Rp 100 juta bagi anggota. Langkah ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya efisiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
Kondisi ini menjadi cermin penting bagi seluruh pemangku kebijakan. Kenaikan PAD memang patut diapresiasi, namun tidak serta-merta menjadi legitimasi untuk memperbesar alokasi pokir tanpa kajian mendalam. Pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kepentingan jangka pendek.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Publik berhak mengetahui prioritas penggunaan anggaran, terutama di tengah defisit yang masih membayangi. Jangan sampai ambisi mengakomodasi pokir justru mengorbankan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Lebih jauh, DPRD dituntut memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaan berbasis data. Pokir harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar usulan normatif tanpa dampak signifikan.
Harapan masyarakat jelas: kebijakan anggaran yang berpihak, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Di tengah keterbatasan, kualitas kebijakan menjadi penentu utama arah pembangunan Gunungkidul ke depan.
(Red/pupung)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin