GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Dugaan serius terkait penyalahgunaan wewenang serta pengelolaan dana Karang Taruna yang tidak tersalurkan menyeret oknum perangkat Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dan kini menjadi sorotan publik yang mendesak penjelasan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, seluruh upaya media untuk memperoleh klarifikasi dari pihak yang bersangkutan berinisial NV (Danarto) berakhir tanpa tanggapan berarti.
Penelusuran lapangan yang dilakukan pada Sabtu (1/8/2026) mencakup tiga materi utama yang menjadi keluhan masyarakat: dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan, alokasi dana Karang Taruna yang tidak pernah disalurkan selama masa jabatan, serta isu hubungan pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan warga berinisial AT.
Selain itu, terdapat sejumlah poin penyimpangan lain yang tercatat dalam catatan kelompok masyarakat setempat.
Untuk menjaga asas keberimbangan pemberitaan, media telah menempuh berbagai jalur konfirmasi.
Upaya menghubungi NV melalui saluran telepon tidak mendapatkan respons sama sekali. Langkah alternatif melalui kerabat dekat yang juga merupakan calon peserta pemilihan Lurah Purwodadi pun tidak terlaksana, dengan alasan mendesak terkait perawatan istri di RSUD Wonosari malam itu.
Sementara itu, perangkat kalurahan berinisial BT yang dihubungi menyatakan tidak dapat memberikan keterangan karena sedang menghadiri acara hajatan.
Ketidakhadiran penjelasan resmi ini memicu keraguan yang meluas di kalangan masyarakat. Pejabat publik yang menjadi sorotan seharusnya tampil terbuka untuk menjelaskan fakta, guna meredam spekulasi liar dan persepsi negatif yang dapat merusak kredibilitas institusi pemerintahan kalurahan secara keseluruhan.
Perlu ditegaskan secara tegas bahwa pemberitaan ini didasarkan pada data awal dan hasil penelusuran lapangan. Redaksi tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab maupun klarifikasi resmi dari pihak yang disebut kapan saja.
Masyarakat mendesak instansi berwenang, baik pengawas pemerintahan maupun aparat penegak hukum, segera membuka penyelidikan objektif dan menyeluruh apabila dugaan tersebut memiliki dasar yang cukup kuat.
Transparansi serta akuntabilitas mutlak diperlukan, untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjamin tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun anggaran negara yang merugikan kepentingan rakyat.
Hingga berita diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi dari NV maupun pihak terkait lainnya.
(Red)
.png)
Social Plugin