GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com— Beredar luas sebuah video tidak senonoh yang diduga melibatkan dua pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhinakarya Rongkop, hingga viral di berbagai platform media sosial. Pelajar laki-laki dalam video itu diketahui berinisial D, siswa kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Meski isi video tidak pantas untuk disebarluaskan, dampak sosial dan moral dari penyebarannya telah memicu keprihatinan publik.
SMK Bhinakarya Rongkop selama ini dikenal memiliki kedisiplinan dan manajemen pembinaan siswa yang cukup ketat. Namun kemunculan video tersebut dinilai mencoreng nama baik sekolah serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan, pembinaan, serta kontrol internal terhadap perilaku siswa.
Sumber investigasi menyebut sekolah sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi tegas berupa Drop Out (DO) kepada beberapa siswa lain atas pelanggaran kedisiplinan. Namun rangkaian kasus yang muncul belakangan dianggap masyarakat sebagai sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Upaya awak media untuk meminta klarifikasi resmi justru menemui jalan buntu. Saat dihubungi melalui WhatsApp, Kepala Sekolah SMK Bhinakarya Rongkop, Eko Sumanto, tidak memberikan respons. Awak media yang berusaha mendatangi kediamannya juga tidak berhasil bertemu. Sikap tertutup ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, seolah ada hal yang “tidak baik-baik saja” terkait penanganan kasus ini.
Sebaliknya, salah satu guru yang ditemui di kediamannya tidak menampik bahwa pelajar dalam video tersebut benar merupakan siswa sekolah tersebut. Guru itu bahkan menjelaskan bahwa siswa tersebut berdomisili di wilayah Kecamatan Pracimantoro. Pengakuan ini semakin memperkuat tuntutan publik agar sekolah bersikap transparan dan bertanggung jawab.
Kasus ini memantik kritik keras dari masyarakat. Viral-nya tindakan asusila yang dilakukan siswa dianggap mencoreng citra sekolah yang sedang berupaya berkembang, sekaligus merugikan reputasi pendidikan di Gunungkidul. Publik menilai, sekolah semestinya tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memastikan pengawasan, pendidikan moral, dan pembinaan karakter berjalan dengan baik.
Kini, sorotan tajam diarahkan kepada manajemen sekolah serta minimnya komunikasi publik dari pimpinan sekolah. Banyak pihak mendesak Dinas Pendidikan untuk turun langsung memberikan arahan, pembinaan, dan evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
Dalam kasus yang menyangkut moral dan nama baik lembaga pendidikan, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Diamnya kepala sekolah hanya memperlebar ruang spekulasi dan melemahkan kepercayaan publik.
Dinas Pendidikan harus turun tangan, bukan hanya untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi juga memastikan bahwa pembinaan karakter dan pengawasan siswa benar-benar berjalan. Sekolah tidak boleh kalah oleh kelalaian pengawasan dan perilaku oknum.
(Redaksi)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin