Nopol Mobil Dinas di Wonogiri Ditutup Mika Gelap, Publik Pertanyakan Disiplin Aparatur Negara

WONOGIRI, JATENG || wartajawatengah.com —

Sebuah video yang memperlihatkan diduga kendaraan dinas aparatur negara, jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam, dengan pelat merah AD 1436 XG menjadi sorotan tajam publik. Kendaraan tersebut terlihat menutup pelat nomor dengan mika gelap, sehingga memicu beragam kritik dan pertanyaan mengenai kepatuhan aparatur negara terhadap aturan penggunaan fasilitas negara.

Video itu viral setelah diunggah akun TikTok @Jhon Underground. Dalam rekaman, terdengar suara warga yang kebetulan berada tepat di belakang kendaraan tersebut, mempertanyakan alasan pelat merah ditutup.

“Mobil Pajero plat abang ditutupi ireng-ireng kae yo opo kae. Kae plat piro kae? AD 1436 XG. Diganti sing putih to pak-pak,” ucapnya, sebagaimana terdengar dalam video.

Unggahan tersebut segera menuai reaksi warganet. Sejumlah komentar menduga penutupan pelat dilakukan agar kendaraan dinas leluasa digunakan di luar jam kedinasan, sementara lainnya menilai tindakan itu sebagai pelanggaran etika dan aturan, mengingat kendaraan pelat merah merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

Praktik penutupan pelat nomor dinilai mencederai prinsip keterbukaan dan disiplin aparatur negara. Di era digital, masyarakat dengan mudah melakukan pengawasan sosial terhadap perilaku pejabat dan penggunaan aset publik. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan—sekecil apa pun—berpotensi merusak kepercayaan publik.

Staidmen (Pernyataan Redaksi):

Penggunaan kendaraan dinas wajib mematuhi ketentuan hukum dan etika pelayanan publik. Penutupan pelat nomor, terlebih pelat merah, tidak hanya menimbulkan kecurigaan, tetapi juga berpotensi melanggar aturan. Aparat terkait perlu melakukan klarifikasi terbuka dan penindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Peristiwa ini terjadi di wilayah Wonogiri dan menjadi pengingat bahwa disiplin aparatur negara adalah prasyarat utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Publik berharap ada klarifikasi resmi serta langkah pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.

(Red/giyarto)