WONOGIRI, JATENG || wartajawatengah.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri resmi menghapus dua organisasi perangkat daerah (OPD) setingkat dinas pada 2026 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dan penataan struktur birokrasi. Kebijakan tersebut mulai berlaku seiring penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) per 1 Januari 2026.
Dua OPD yang dihapus yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan Kabupaten Wonogiri serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB P3A) Kabupaten Wonogiri. Bidang-bidang kerja dari kedua dinas tersebut dilebur ke OPD lain.
Bidang yang sebelumnya berada di Dinas PPKB P3A kini bergabung dengan Dinas Sosial dengan nomenklatur baru menjadi Dinas Sosial dan PPKB P3A. Sementara itu, bidang kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan digabungkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Seiring penggabungan tersebut, nomenklatur DPU berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Adapun DLH kini menjadi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLH PRKP). Penyesuaian juga dilakukan terhadap pegawai yang sebelumnya bertugas di dua dinas yang dihapus agar sesuai dengan OPD baru.
Dalam penataan jabatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan sebelumnya, Purwadi, kini menjabat sebagai Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Riset Daerah (Bapperida) Wonogiri. Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas PPKB P3A, Hartono, saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Sosial dan PPKB P3A Wonogiri.
Perubahan struktur tersebut ditandai dengan mutasi dan pelantikan ratusan pejabat yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri Setyo Sukarno pada Rabu (31/12/2025).
Pada kesempatan itu, Bupati Setyo melantik tujuh pejabat eselon II, baik yang menempati jabatan baru maupun jabatan lama dengan nomenklatur baru.
Selain itu, sebanyak 136 pejabat eselon III turut dilantik, disusul 13 pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Wonogiri. Tak hanya itu, 134 kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri juga dilantik.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo menegaskan bahwa momentum pelantikan tersebut memiliki arti strategis karena berlangsung di awal masa kepemimpinannya. Ia menilai para pejabat yang dilantik merupakan sosok terpilih yang dipercaya mampu menjadi penggerak birokrasi yang lebih efektif dan responsif.
“Fokus utama saya ke depan adalah menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat terkait prosedur yang berbelit-belit atau pelayanan yang lambat,” tegas Setyo.
Terkait penghapusan dua OPD, Setyo menegaskan langkah tersebut diambil sebagai upaya efisiensi sumber daya manusia dan anggaran. Menurutnya, belanja pegawai di Kabupaten Wonogiri selama ini menjadi komponen terbesar dalam belanja daerah.
“Perampingan OPD ini salah satunya atas pertimbangan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Wonogiri perlu meningkatkan porsi belanja publik, sehingga belanja pegawai harus ditekan. Selain itu, penyesuaian jumlah pegawai juga dilakukan karena tren jumlah aparatur sipil negara di Wonogiri terus menurun setiap tahun, seiring lebih banyaknya pegawai yang pensiun dibandingkan rekrutmen baru akibat kebijakan pemerintah pusat.
Setyo menegaskan, kebijakan penurunan belanja pegawai ini juga sejalan dengan amanat pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai di setiap pemerintah daerah tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.
(Red/giyarto)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin