GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Dugaan penyelewengan bantuan jambanisasi mencuat di Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Seorang oknum dukuh berinisial IDN disorot warga setelah bantuan yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat dan viral di media sosial menyebutkan, bantuan jambanisasi senilai sekitar Rp7,5 juta tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Sejumlah warga mengaku telah melaporkan dugaan itu ke pihak kalurahan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, berdasarkan keterangan sumber warga, oknum dukuh yang bersangkutan disebut telah mengakui penggunaan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi.
Seiring mencuatnya persoalan ke tingkat kalurahan, oknum dukuh dikabarkan menyatakan kesanggupannya untuk mengganti dana jambanisasi yang telah digunakan. Namun hingga kini, janji tersebut dinilai belum terealisasi secara nyata, sementara warga yang sejak lama terdata sebagai calon penerima manfaat belum menerima bantuan sebagaimana haknya.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika diketahui adanya perubahan nama penerima bantuan. Alih-alih kembali ke data awal penerima jambanisasi, bantuan justru dialihkan berdasarkan hasil musyawarah baru. Nama penerima yang tercantum saat ini disebut bukan warga yang sebelumnya telah lama terdaftar sebagai penerima bantuan, memicu dugaan adanya pengaburan tanggung jawab.
Sebelum berita ini diterbitkan, awak media berupaya mengonfirmasi dugaan penyelewengan tersebut kepada Lurah Songbanyu. Namun yang bersangkutan memilih irit bicara dan tidak memberikan penjelasan substantif. Sementara itu, salah satu pamong kalurahan yang dihubungi mengaku baru mengetahui informasi tersebut dan berjanji akan segera menyampaikannya kepada lurah.
Sorotan warga tidak berhenti pada dugaan penyalahgunaan dana. Mereka juga mempertanyakan kualitas material dalam pengerjaan proyek jambanisasi yang dinilai tidak sesuai dengan standar bantuan bagi warga kurang mampu. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp kepada lurah hanya dibaca tanpa adanya klarifikasi, memperkuat kesan adanya pembiaran terhadap persoalan yang berkembang.
“Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal kepercayaan,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, tindakan oknum dukuh tersebut telah mencederai amanah publik. Namun warga mengaku berada dalam posisi dilematis, memilih diam karena khawatir memicu persoalan baru di lingkungan sosial.
Tak hanya itu, di tengah masyarakat juga beredar dugaan adanya persoalan lain yang pernah melibatkan oknum dukuh tersebut. Pola penyelesaian yang dinilai berulang—tanpa transparansi dan tanpa kejelasan sanksi—membuat warga semakin skeptis terhadap komitmen pemerintahan kalurahan dalam menegakkan akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kalurahan terkait langkah lanjutan, audit bantuan, maupun sanksi yang akan diberikan atas dugaan penyelewengan bantuan jambanisasi tersebut. Publik kini menanti sikap tegas pemerintah kalurahan dan pihak terkait agar persoalan ini tidak berlarut dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
(Red/pupung)
.png)
%20(8).jpeg)
Social Plugin