Aksi Jaga Lawu Tolak Proyek Geothermal Jenawi, Massa Desak Pemkab Karanganyar Buka Dialog

KARANGANYAR, JATENG || wartajawatengah.com — Sejumlah aliansi organisasi masyarakat dan komunitas yang tergabung dalam gerakan Jaga Lawu menggelar aksi di Kantor Bupati Karanganyar, Jumat (13/2/2026). Massa menyuarakan penolakan terhadap rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Lawu, khususnya wilayah Jenawi, serta mendesak pemerintah daerah membuka ruang dialog terbuka dengan masyarakat.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Gerakan Penolakan Geothermal Jaga Lawu, Sumanto, menyampaikan kekecewaannya karena perwakilan massa tidak dapat bertemu langsung dengan bupati maupun sekretaris daerah. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan ketidakhadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam audiensi tersebut.

“Kami ingin menyampaikan langsung aspirasi masyarakat. Jangan sampai pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat, karena saat ini proyek tersebut sudah memasuki tahap lelang,” ujar Sumanto dalam orasinya.

Menurutnya, rencana proyek geothermal di wilayah Jenawi memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen warga lereng Lawu. Penolakan didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, potensi gangguan sumber daya air, kerusakan ekosistem, hingga ancaman terhadap kearifan lokal dan keberlanjutan pertanian masyarakat setempat.

Sejumlah anggota DPRD Karanganyar sebelumnya juga telah menyampaikan sikap penolakan. Mereka menilai proyek tersebut memiliki risiko terhadap kelestarian lingkungan, nilai historis dan spiritual kawasan Lawu, serta potensi kerawanan geologis.

Sikap serupa juga disuarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui tim yang dipimpin Busyro Muqoddas saat bertemu Bupati Karanganyar, Rober Christanto, pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, tim menyampaikan pandangan bahwa proyek geothermal berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem dan sumber mata air masyarakat, khususnya di wilayah Solo Raya.

Sementara itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Karanganyar dalam rekomendasinya menyatakan pada prinsipnya mendukung pengembangan energi terbarukan, namun tetap menekankan pentingnya kajian komprehensif, transparansi, serta jaminan perlindungan lingkungan dan sosial sebelum proyek dijalankan.

Hingga aksi berakhir, perwakilan massa menyatakan akan terus mengawal rencana proyek tersebut dan meminta pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan resmi dengan seluruh pemangku kepentingan.

(Red/hendri.p)