GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com – Keputusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membatalkan pengadaan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) senilai Rp3,764 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menuai apresiasi luas dari masyarakat.
Langkah yang diambil Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dinilai menunjukkan berpihak terhadap kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun di balik pembatalan tersebut, muncul sorotan tajam terhadap proses perencanaan anggaran yang sebelumnya diajukan oleh BKPPD Kabupaten Gunungkidul. Sejumlah kalangan menilai munculnya program pengadaan seragam bernilai miliaran rupiah itu menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
Publik mempertanyakan mengapa program pengadaan seragam baru bagi aparatur sipil negara sempat lolos, dalam perencanaan hingga tahap tender dan bahkan telah memasuki penetapan pemenang. Sementara di berbagai wilayah Gunungkidul masih ditemukan jalan rusak yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, kerusakan infrastruktur jalan masih menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh warga. Jalan berlubang, akses antar dusun yang belum memadai, hingga ruas jalan yang menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masih banyak ditemukan di sejumlah kapanewon.
Kondisi tersebut memunculkan kritik keras terhadap BKPPD sebagai perangkat daerah pengusul program. Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan urgensi pengadaan seragam baru di tengah tuntutan pembangunan yang masih begitu besar.
"Yang menjadi pertanyaan masyarakat bukan hanya soal pembatalannya. Yang lebih penting adalah mengapa program ini sejak awal bisa menjadi prioritas. Jangan sampai muncul kesan ada upaya memaksakan program yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas," ujar seorang tokoh masyarakat.
Kritik bahkan mengarah pada kepemimpinan BKPPD. Publik menilai perlu ada evaluasi serius terhadap sensitivitas perencanaan program di lingkungan birokrasi. Di tengah kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara efisien, usulan pengadaan seragam miliaran rupiah dianggap kurang sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat yang masih menuntut perbaikan infrastruktur dasar.
"Ketika masyarakat masih berjuang menghadapi jalan rusak, akses transportasi yang terbatas, dan kebutuhan pembangunan lainnya, muncul pertanyaan besar mengapa pengadaan seragam justru mendapat ruang dalam perencanaan anggaran. Ada apa sebenarnya hingga program ini terus berjalan sampai tahap tender?" demikian kritik yang berkembang di masyarakat.
Sebagian warga bahkan menilai pembatalan tender oleh Bupati Endah menjadi sinyal bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan kepala daerah tidak sepenuhnya sejalan dengan program yang diajukan oleh BKPPD. Keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul, Iskandar, menjelaskan bahwa pembatalan tender dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2 Juni 2026 yang memerintahkan penghentian sejumlah paket pengadaan sebagai bagian dari penataan ulang dan evaluasi program kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Di sisi lain, Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran diterapkan secara menyeluruh. Tidak hanya pengadaan pakaian dinas, pemerintah daerah juga tidak merealisasikan pembelian mobil dinas kepala daerah pada tahun kedua masa kepemimpinannya.
Menurut Bupati Endah, anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur berbasis gotong royong, penanggulangan bencana, serta percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih tertinggal, khususnya kawasan utara Gunungkidul.
Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah selatan, tetapi juga menjangkau kawasan utara, timur, dan barat secara lebih adil.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif karena dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Banyak pihak menilai dana miliaran rupiah yang semula dialokasikan untuk seragam PNS akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan, saluran irigasi, maupun fasilitas umum yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga.
Meski demikian, publik menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada pembatalan tender semata. Evaluasi harus menyentuh akar persoalan, yakni proses penyusunan program dan penentuan prioritas anggaran di setiap organisasi perangkat daerah.
Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang. Perangkat daerah diminta lebih peka terhadap kondisi lapangan dan tidak terjebak pada program-program administratif yang dinilai kurang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Keputusan Bupati patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan rakyat. Namun yang juga harus dijawab adalah mengapa program pengadaan seragam miliaran rupiah itu bisa muncul dan berjalan sejauh itu. Jika tidak dievaluasi, dikhawatirkan pola perencanaan seperti ini akan kembali terulang," ujar salah satu warga.
Kini masyarakat menunggu realisasi janji pemerintah daerah agar anggaran hasil efisiensi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur yang merata, terutama untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga.
Publik juga berharap evaluasi terhadap BKPPD dilakukan secara menyeluruh, agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang ditegaskan Bupati Gunungkidul.
(Red/pupung)
.png)
Social Plugin