RAPBD 2026 Gunungkidul Disusun : Bupati Gunungkidul Tekankan Sinkronisasi dan Program Prioritas

GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com_ Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 bersama DPRD, Senin (15/09/2025).

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntarningsih, menegaskan bahwa rancangan ini disusun untuk menguatkan pondasi pembangunan daerah dengan tetap selaras pada arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Tema pembangunan tahun depan adalah Penguatan Pondasi Pembangunan Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Lestari Menuju Kesejahteraan Masyarakat,” ujar Endah.

Sejumlah program prioritas telah disiapkan, di antaranya Bocah Pinter (pendidikan), Warga Sehat (kesehatan), Tani Makmur dan UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Nglayani dan Ngayomi, serta Alam Lestari yang fokus pada kelestarian lingkungan.

RAPBD 2026 memproyeksikan pendapatan sebesar Rp1,987 triliun. Rinciannya meliputi pendapatan asli daerah (Rp304,4 miliar), transfer dari pemerintah pusat (Rp1,636 triliun), serta lain-lain pendapatan sah (Rp46,1 miliar).

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,042 triliun. Komposisinya mencakup belanja operasi (Rp1,614 triliun), belanja modal (Rp103,4 miliar), belanja transfer (Rp321,4 miliar), dan belanja tak terduga (Rp3 miliar).

Karena jumlah belanja lebih besar dari pendapatan, Pemkab menyiapkan pembiayaan daerah sebesar Rp55,3 miliar. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp86,3 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal BUMD sebesar Rp31 miliar.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan pembahasan RAPBD 2026 telah dimulai sejak pengantar nota keuangan disampaikan dalam rapat paripurna, Kamis (11/9/2025).

“Seluruh fraksi akan terlibat dalam pembahasan, termasuk koordinasi antara komisi dan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya agar APBD yang disahkan nanti benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan dasar sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan dan fokus pada kesejahteraan warga, pembahasan RAPBD 2026 diharapkan menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, berkeadilan, dan tepat sasaran.

(Red/Pupung)