Sanggahan Keras RSUD Wonosari: Tuduhan Ratno Pintoyo Dinilai Tak Berdasar

GUNUNGKIDUL, DIY || wartajawatengah.com — Polemik laporan dugaan maladministrasi dalam proses pengangkatan Wakil Direktur RSUD Wonosari terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur RSUD Wonosari, Zainal Arifin, S.Kep., Ns., M.K.M, memberikan pernyataan tegas sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di publik.


Zainal menegaskan, bahwa seluruh proses pengangkatan dirinya telah melalui mekanisme administrasi dan regulasi yang berlaku. Ia memastikan tidak ada satu pun aturan yang dilanggar.


“Secara administrasi dan regulasi, semua sudah sesuai ketentuan. Tidak ada yang dilanggar. Bahkan secara kepangkatan dan golongan, saya sudah memenuhi syarat,” tegasnya saat diwawancarai awak media, Kamis (26/3/2026).


Ia juga menyayangkan, munculnya pemberitaan yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan opini publik. Menurutnya, isu yang berkembang tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.


Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa RSUD Wonosari saat ini tengah fokus melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui program prioritas warga sehat.


“Kami sedang berbenah, mendukung program Bupati untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.


Sementara itu, laporan yang dilayangkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY diketahui berasal dari mantan Ketua DPRD Gunungkidul periode 2009–2014, Ratno Pintoyo.


Berdasarkan penelusuran awak media, Ratno Pintoyo sebelumnya pernah terjerat kasus hukum, yakni tindak pidana korupsi terkait tunjangan dewan tahun anggaran 2003–2004. Selain itu, yang bersangkutan juga pernah tersandung perkara perjudian yang melanggar Pasal 303 KUHP.


Fakta tersebut memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sejumlah warganet mempertanyakan motif di balik laporan tersebut dan menilai perlu adanya kejelasan terkait latar belakang persoalan yang mencuat ke publik.


Di sisi lain, dalam pemberitaan muncul pula pertanyaan mencatut adanya dugaan keterkaitan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah daerah, dalam polemik ini. Namun hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang menguatkan dugaan tersebut.


RSUD Wonosari berharap masyarakat dapat menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi. Pihak rumah sakit juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat.





(Red/pupung)